Breaking News
light_mode

DPRD Pati Minta Penambahan Pos Damkar di Setiap Eks Kawedanan

  • account_circle Fatwa Fauzian
  • calendar_month Jum, 20 Sep 2024
  • visibility 1.111

PATI – Tingginya angka kebakaran di Kabupaten Pati mendorong DPRD Pati untuk mendesak pemerintah daerah agar menambah pos pemadam kebakaran di setiap eks kawedanan.

Hal ini diungkapkan oleh Ketua DPRD Pati sementara, Ali Badrudin, yang menyatakan bahwa keberadaan pos damkar di setiap eks kawedanan akan mempercepat waktu respons dan membantu memadamkan api lebih cepat jika terjadi kebakaran.

“Kami juga mendorong, agar setiap eks kawedanan disediakan pos pemadam kebakaran, agar jika terjadi peristiwa kebakaran, maka jangkauan untuk mmberikan pertolongan tidak terlalu jauh, sehingga api dapat lebih cepat dipadamkan,” ungkapnya.

DPRD Pati telah mengajukan usulan untuk membangun pos damkar di eks kawedanan Tayu dan Jakenan.

Mereka berharap dengan tersedianya pos damkar di setiap daerah pemilihan atau eks kawedanan, petugas dapat langsung menuju lokasi kejadian dengan waktu yang lebih cepat.

Selain itu, DPRD Pati juga meminta agar setiap eks kawedanan memiliki armada damkar sendiri. Hal ini dikarenakan armada damkar yang dimiliki saat ini dinilai terbatas.

Dengan adanya pos damkar dan armada damkar di setiap eks kawedanan, penanganan bencana kebakaran diharapkan dapat lebih efisien.

Ketua DPRD Pati, Ali Badrudin, menegaskan bahwa pihaknya akan mengawal usulan penambahan pos damkar di setiap eks kawedanan.

Ia berharap pemerintah daerah dapat segera merealisasikan usulan tersebut untuk meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana kebakaran di Kabupaten Pati.

[ADV]

Editor: Fatwa 

  • Penulis: Fatwa Fauzian

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Ketua DPRD Pati: Rekomendasi LKPJ 2025 Jadi Dasar Evaluasi Kinerja Pemerintahan

    Ketua DPRD Pati: Rekomendasi LKPJ 2025 Jadi Dasar Evaluasi Kinerja Pemerintahan

    • calendar_month Rab, 22 Apr 2026
    • account_circle Fatwa Fauzian
    • visibility 24.873
    • 0Komentar

    PATI – Ketua DPRD Kabupaten Pati menekankan bahwa setiap rekomendasi yang disusun atas dasar pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun 2025 wajib ditindaklanjuti dengan sungguh-sungguh. Hal ini menjadi poin utama yang disampaikannya dalam Sidang Paripurna yang berlangsung di Gedung DPRD Pati, Selasa (21/4/2026). Menurutnya, sidang tersebut merupakan momen penting untuk menyampaikan hasil kajian mendalam […]

  • Direktur PT RESMI Abdul Fuad.

    Pertahunan Besar Persiku Kudus Menatap Musim Baru Liga 2 2026/2027

    • calendar_month Sen, 1 Jun 2026
    • account_circle Redaksi
    • visibility 99.846
    • 0Komentar

    KUDUS – Persiku Kudus tampaknya tidak ingin mengulangi pola persiapan yang serba mepet menjelang kompetisi. Di tengah ketatnya persaingan Liga 2, manajemen Macan Muria memilih mengamankan satu aspek yang kerap menjadi sumber persoalan banyak klub: pendanaan. Langkah itu terlihat dari upaya PT Relasi Sport Muria Indonesia (Resmi) yang tengah menegosiasikan kerja sama dengan calon sponsor […]

  • Harga Ketela Anjlok, Ketua Komisi B DPRD Pati Desak Pemkab Ambil Tindakan

    Harga Ketela Anjlok, Ketua Komisi B DPRD Pati Desak Pemkab Ambil Tindakan

    • calendar_month Rab, 15 Okt 2025
    • account_circle Fatwa Fauzian
    • visibility 338
    • 0Komentar

    PATI – Nasib petani ketela di Kabupaten Pati tengah memprihatinkan akibat harga jual yang terus merosot. Ketua Komisi B DPRD Pati, Muslihan, menyoroti kondisi ini dan mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati untuk segera turun tangan memberikan solusi. “Petani ketela sedang tidak baik-baik saja. Harga jatuh, sementara biaya produksi tetap tinggi. Pemkab Pati perlu segera hadir […]

  • Garap Potensi Keindahan Goa Larangan, DPRD Pati Dorong Libatkan Seniman

    Garap Potensi Keindahan Goa Larangan, DPRD Pati Dorong Libatkan Seniman

    • calendar_month Ming, 27 Okt 2024
    • account_circle Fatwa Fauzian
    • visibility 261
    • 0Komentar

    PATI – Anggota DPRD Kabupaten Pati, Warsiti, mendorong pengembangan Goa Larangan agar lebih menarik minat wisatawan. Goa yang berlokasi di Desa Larangan, Kecamatan Tambakromo, wilayah Pegunungan Kendeng, ini memiliki potensi wisata yang besar. “Potensi yang harus digali sebagai tempat wisata, karena memang tempatnya alami,” ujarnya. Goa Larangan memiliki pesona unik dengan jalur air yang memanjang […]

  • Aksi Unjuk Rasa Tetap Digelar, Aliansi Masyarakat Pati Bersatu Tidak Percaya Pembatalan Kenaikan Pajak

    Aksi Unjuk Rasa Tetap Digelar, Aliansi Masyarakat Pati Bersatu Tidak Percaya Pembatalan Kenaikan Pajak

    • calendar_month Jum, 8 Agu 2025
    • account_circle Fatwa Fauzian
    • visibility 324
    • 0Komentar

    PATI – Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) menegaskan bahwa aksi unjuk rasa besar-besaran yang dijadwalkan pada 13 Agustus 2025 akan tetap dilaksanakan, meskipun Bupati Sudewo telah menyatakan pembatalan kebijakan penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Kebijakan ini sebelumnya menyebabkan kenaikan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen. Koordinator Lapangan Penggalangan […]

  • Anggota Komisi IX DPR RI Soroti Penonaktifan 7,3 Juta Peserta BPJS PBI

    Anggota Komisi IX DPR RI Soroti Penonaktifan 7,3 Juta Peserta BPJS PBI

    • calendar_month Sab, 5 Jul 2025
    • account_circle Fatwa Fauzian
    • visibility 403
    • 0Komentar

    GROBOGAN – Anggota Komisi IX DPR RI, Edy Wuryanto, menyoroti penonaktifan 7,3 juta peserta BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI) oleh Kementerian Sosial. Ia mengungkapkan banyak aduan dari masyarakat Grobogan yang mengalami hal serupa. “Dari data yang kami terima, banyak masyarakat di Grobogan yang dieksklusi dari kepesertaan BPJS PBI,” ujarnya Jumat (4/7). Edy mendesak peninjauan ulang […]

expand_less