Breaking News
light_mode

DPRD Pati Minta Penambahan Pos Damkar di Setiap Eks Kawedanan

  • account_circle Fatwa Fauzian
  • calendar_month Jum, 20 Sep 2024
  • visibility 1.017

PATI – Tingginya angka kebakaran di Kabupaten Pati mendorong DPRD Pati untuk mendesak pemerintah daerah agar menambah pos pemadam kebakaran di setiap eks kawedanan.

Hal ini diungkapkan oleh Ketua DPRD Pati sementara, Ali Badrudin, yang menyatakan bahwa keberadaan pos damkar di setiap eks kawedanan akan mempercepat waktu respons dan membantu memadamkan api lebih cepat jika terjadi kebakaran.

“Kami juga mendorong, agar setiap eks kawedanan disediakan pos pemadam kebakaran, agar jika terjadi peristiwa kebakaran, maka jangkauan untuk mmberikan pertolongan tidak terlalu jauh, sehingga api dapat lebih cepat dipadamkan,” ungkapnya.

DPRD Pati telah mengajukan usulan untuk membangun pos damkar di eks kawedanan Tayu dan Jakenan.

Mereka berharap dengan tersedianya pos damkar di setiap daerah pemilihan atau eks kawedanan, petugas dapat langsung menuju lokasi kejadian dengan waktu yang lebih cepat.

Selain itu, DPRD Pati juga meminta agar setiap eks kawedanan memiliki armada damkar sendiri. Hal ini dikarenakan armada damkar yang dimiliki saat ini dinilai terbatas.

Dengan adanya pos damkar dan armada damkar di setiap eks kawedanan, penanganan bencana kebakaran diharapkan dapat lebih efisien.

Ketua DPRD Pati, Ali Badrudin, menegaskan bahwa pihaknya akan mengawal usulan penambahan pos damkar di setiap eks kawedanan.

Ia berharap pemerintah daerah dapat segera merealisasikan usulan tersebut untuk meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana kebakaran di Kabupaten Pati.

[ADV]

Editor: Fatwa 

  • Penulis: Fatwa Fauzian

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Pilih Ponpes Lebih Cermat, DPRD Pati Ingatkan Utamakan Kredibilitas Pengasuh dan Pengelola

    Pilih Ponpes Lebih Cermat, DPRD Pati Ingatkan Utamakan Kredibilitas Pengasuh dan Pengelola

    • calendar_month Jum, 26 Jun 2026
    • account_circle Fatwa Fauzian
    • visibility 100.553
    • 0Komentar

    PATI – Menyusul munculnya kasus di salah satu pondok pesantren di Kecamatan Tlogowungu yang menjadi sorotan masyarakat, DPRD Kabupaten Pati mengimbau seluruh orang tua agar lebih selektif dan teliti dalam memilih tempat pendidikan bagi anak. Anggota DPRD Pati sekaligus praktisi pendidikan, Muntamah, menegaskan bahwa dalam menentukan pilihan, orang tua tidak boleh hanya menilai dari segi […]

  • DPRD Pati Dorong Peningkatan Layanan Kesehatan dan Jaminan Sosial

    DPRD Pati Dorong Peningkatan Layanan Kesehatan dan Jaminan Sosial

    • calendar_month Rab, 1 Apr 2026
    • account_circle Fatwa Fauzian
    • visibility 4.057
    • 0Komentar

    PATI – Pada kegiatan Musrenbang RKPD Tahun 2027, Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Pati Ir. Bambang Susilo mengangkat isu mengenai kebutuhan untuk meningkatkan layanan kesehatan dan jaminan sosial bagi warga daerah, pada hari Selasa (31/03/2026). Beliau menyampaikan bahwa kesempatan untuk mengakses layanan kesehatan yang baik dan merata masih menghadapi hambatan di beberapa daerah. Tak hanya […]

  • DPRD Pati: RPJMD Harus Berdampak Nyata bagi Masyarakat Miskin

    DPRD Pati: RPJMD Harus Berdampak Nyata bagi Masyarakat Miskin

    • calendar_month Sen, 30 Jun 2025
    • account_circle Fatwa Fauzian
    • visibility 356
    • 0Komentar

    PATI – Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Pati mendesak pemerintah daerah untuk memprioritaskan pengentasan kemiskinan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029. Ketua Fraksi Golkar, Endah Sriwahyuningati, menyatakan bahwa aspek sosial ekonomi harus menjadi fokus utama dalam perencanaan pembangunan daerah. “Fraksi Golkar mendorong upaya pengentasan kemiskinan melalui program bantuan sosial yang tepat sasaran,” ujarnya. Ia […]

  • Edy Wuryanto Dorong Kemnaker Revisi Aturan, Hentikan Trik PHK untuk Hindari THR Jelang Lebaran

    Edy Wuryanto Dorong Kemnaker Revisi Aturan, Hentikan Trik PHK untuk Hindari THR Jelang Lebaran

    • calendar_month Jum, 27 Feb 2026
    • account_circle Fatwa Fauzian
    • visibility 2.668
    • 0Komentar

    JAKARTA – Rencana PHK di sebuah perusahaan mi instan yang kemudian batal menjadi sorotan dan membuka kembali permasalahan ketenagakerjaan yang sering muncul menjelang Hari Raya Idulfitri, yakni dugaan penggunaan PHK untuk menghindari pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR). Anggota Komisi IX DPR RI, Edy Wuryanto, menilai bahwa praktik semacam ini menunjukkan adanya kesenjangan dalam regulasi yang […]

  • PPP Kawal Pembentukan Perda Pesantren di Seluruh Indonesia

    PPP Kawal Pembentukan Perda Pesantren di Seluruh Indonesia

    • calendar_month Kam, 20 Jan 2022
    • account_circle Redaksi
    • visibility 270
    • 0Komentar

      Halaqah pengasuh pesantren yang dihadiri Sekjen PPP Arwani Thomafi, di Kajen Margoyoso Pati. Dewan Pengurus Pusat (DPP) PPP siap memfasilitasi dan mensupervisi Fraksi PPP DPRD se-Indonesia dalam pembuatan rancangan Perda Pesantren di daerah.  PATI – Fraksi PPP DPRD se-Indonesia bakal mendapat fasilitasi dan supervisi dari DPP PPP dalam pembuatan rancangan perda pesantren. Hal itu […]

  • Sengketa Eks Tanah HGU Karangsari, DPRD Pati Siap Bentuk Pansus Sesuai Aturan

    Sengketa Eks Tanah HGU Karangsari, DPRD Pati Siap Bentuk Pansus Sesuai Aturan

    • calendar_month Sen, 29 Jun 2026
    • account_circle Fatwa Fauzian
    • visibility 100.531
    • 0Komentar

    PATI – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati membuka kemungkinan membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk mengawal penyelesaian perselisihan lahan bekas Hak Guna Usaha (HGU) di Desa Karangsari, Kecamatan Cluwak. Pembentukan ini nantinya akan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan dalam tata tertib DPRD. Ketua DPRD Kabupaten Pati, Ali Badruddin, menjelaskan bahwa usulan pembentukan pansus muncul […]

expand_less