Breaking News
light_mode

DPRD Pati : Apresiasi Bulog Pati, Kenaikan HPP Gabah Berdampak Positif Bagi Petani

  • account_circle Abdul Adhim
  • calendar_month Jum, 18 Apr 2025
  • visibility 723

PATI – Kenaikan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah menjadi Rp6.500 per kilogram dinilai menjadi angin segar bagi para petani. Karena dapat mengangkat kesejahteraan petani.

Hal itu diungkapkan anggota DPRD Pati sekaligus Ketua Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (Perpadi) Kabupaten Pati, Sudi Rustanto.

Pria yang duduk di Komisi B DPRD Pati itu mengapresiasi kenaikan harga gabah yang menguntungkan bagi petani.

“Kami menilai Bulog Pati cukup baik dan sukses membantu petani, terutama dalam realisasi pengadaan beras sesuai perintah presiden dalam penentuan HPP. Kami mengapresiasi itu,” papar Sudi Rustanto.

Diberitakan sebelumnya Pemerintah Presiden Prabowo menerapkan kebijakan kenaikan HPP menjadi Rp6.500 per kilogram. Kebijakan ini banyak mendapat sambutan positif dari para petani karena dinilai dapat meningkatkan hasil produksi pertanian.

Lebih lanjut, pria yang akrab disapa Tanto itu mengaku kebijakan kenaikan HPP dari Rp6.300 menjadi Rp6.500 per kilogram sangat membantu penyerapan gabah petani oleh pemerintah. Ia menyebutkan bahwa pasca kenaikan HPP, para petani menjadi lebih semangat untuk menjual gabahnya.

“Ini juga kabar yang baik. Tingginya serapan ikut berdampak pada pengadaan beras yang selalu baru dan tidak ada penumpukan,” imbuh Tanto.

Tanto juga menuturkan bahwa kondisi ini berdampak positif terhadap kestabilan harga beras. Saat ini harga beras di pasaran berada di kisaran Rp12 ribu per kilogram.

Kepada petani di Kabupaten Pati, Tanto mengimbau agar tetap menjaga kualitas hasil panen mereka.

“Untuk menjaga kualitas ini petani harus memanen gabahnya di waktu yang tepat. Dengan panen tepat waktu tentu akan berpengaruh besar pada kualitas dan kuantitas hasilnya juga,” pungkas politisi dari PDIP ini. (adv)

EDITOR : ARIF

  • Penulis: Abdul Adhim

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Aparat Mengintimidasi, Darurat Keadilan untuk Warga Wadas

    Aparat Mengintimidasi, Darurat Keadilan untuk Warga Wadas

    • calendar_month Rab, 9 Feb 2022
    • account_circle Redaksi
    • visibility 223
    • 0Komentar

      Sejumlah aktivis melakukan solidaritas untuk warga Wadas Purworejo yang mengalami ketidakadilan Apa yang dialami warga Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo memantik emosi publik. Kesadaran akan keadilan bagi rakyat di negaranya sendiri. PURWOREJO – LBH Ansor siap mengawal warga Desa Wadas. Hal ini menyikapi sweeping, penangkapan, dan penahanan warga oleh aparat penegak hukum, LBH […]

  • Pemkab Pati Susun RDTR, Ketua Dewan Sementara: Wilayah Pertanian dan Karst Perlu Dilestarikan

    Pemkab Pati Susun RDTR, Ketua Dewan Sementara: Wilayah Pertanian dan Karst Perlu Dilestarikan

    • calendar_month Sab, 14 Sep 2024
    • account_circle Fatwa Fauzian
    • visibility 249
    • 0Komentar

    PATI – Pemerintah Kabupaten Pati tengah menyusun Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kecamatan Kayen, dengan fokus pada isu pertanian dan wilayah karst. RDTR ini merupakan rencana rinci yang mencakup berbagai sektor, mulai dari ekonomi hingga tata kota. Ketua Sementara DPRD Kabupaten Pati, Ali Badrudin, menekankan pentingnya aturan yang lebih rinci untuk mengoperasionalkan pemanfaatan ruang, mengingat […]

  • Tingkatkan Kontrol Santri, Forum Ponpes Kajen Terapkan Jam Malam

    Tingkatkan Kontrol Santri, Forum Ponpes Kajen Terapkan Jam Malam

    • calendar_month Rab, 18 Jul 2018
    • account_circle Redaksi
    • visibility 236
    • 0Komentar

    PATI – Forum komunikasi pengasuh pondok pesantren (FKPP) menggelar diskusi dan rapat bersama menjelang tahun ajaran baru. Dalam kesempatan itupun mereka mengajak agar para santri dapat menguatkan semangat dalam mencari ilmu dan memperbaiki akhlak. Pertemuan yang dihadiri 45 pengasuh pondok pesantren se Kajen dan sekitarnya itu digelar di Aula MA Salafiyah Kajen Sabtu (14/6/2018) kemarin. […]

  • Catatan LKPJ 2025: DPRD Pati Tekankan Perbaikan Pendidikan, Ketenagakerjaan, Kesehatan, dan Jalan

    Catatan LKPJ 2025: DPRD Pati Tekankan Perbaikan Pendidikan, Ketenagakerjaan, Kesehatan, dan Jalan

    • calendar_month Rab, 22 Apr 2026
    • account_circle Fatwa Fauzian
    • visibility 24.748
    • 0Komentar

    PATI – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati menyampaikan berbagai catatan penting kepada Pelaksana Tugas Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra, dalam penilaian terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2025. Ketua DPRD Kabupaten Pati, Ali Badrudin, menjelaskan bahwa catatan tersebut mencakup sejumlah sektor strategis, mulai dari pendidikan, ketenagakerjaan, kesehatan, hingga infrastruktur jalan. Ia berharap seluruh […]

  • Dewan Pati Desak Penegakan Hukum Cepat atas Kasus Korupsi Kades Winong

    Dewan Pati Desak Penegakan Hukum Cepat atas Kasus Korupsi Kades Winong

    • calendar_month Rab, 18 Sep 2024
    • account_circle Fatwa Fauzian
    • visibility 228
    • 0Komentar

    PATI – Anggota DPRD Pati, Warsiti, mendesak penegakan hukum yang cepat dan transparan atas dugaan kasus korupsi yang melibatkan Kepala Desa Winong.  Ia menilai kasus ini telah berjalan terlalu lama tanpa penyelesaian yang jelas, sehingga menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintahan desa. Warsiti menekankan bahwa korupsi merugikan masyarakat desa yang seharusnya mendapatkan pelayanan maksimal dari pemerintah […]

  • Komisi D Soroti Iuran Komite Sekolah di SMPN 1 Tayu yang Bervariasi

    Komisi D Soroti Iuran Komite Sekolah di SMPN 1 Tayu yang Bervariasi

    • calendar_month Sel, 3 Mar 2026
    • account_circle Fatwa Fauzian
    • visibility 2.747
    • 0Komentar

    PATI – Selain persoalan ijazah, Komisi D DPRD Kabupaten Pati juga menyoroti adanya iuran komite sekolah di SMPN 1 Tayu yang bervariasi, mulai dari Rp200 ribu, Rp250 ribu, hingga disebut bersifat sukarela. Ketua Komisi D, Teguh Bandang Waluyo, mengungkapkan kekhawatirannya terkait iuran tersebut mengingat sekolah mendapatkan BOS dengan anggaran sekitar Rp1 miliar. “Bahasanya sukarela. Tetapi […]

expand_less