Breaking News
light_mode

DPRD Pati : Apresiasi Bulog Pati, Kenaikan HPP Gabah Berdampak Positif Bagi Petani

  • account_circle Abdul Adhim
  • calendar_month Jum, 18 Apr 2025
  • visibility 952

PATI – Kenaikan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah menjadi Rp6.500 per kilogram dinilai menjadi angin segar bagi para petani. Karena dapat mengangkat kesejahteraan petani.

Hal itu diungkapkan anggota DPRD Pati sekaligus Ketua Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (Perpadi) Kabupaten Pati, Sudi Rustanto.

Pria yang duduk di Komisi B DPRD Pati itu mengapresiasi kenaikan harga gabah yang menguntungkan bagi petani.

“Kami menilai Bulog Pati cukup baik dan sukses membantu petani, terutama dalam realisasi pengadaan beras sesuai perintah presiden dalam penentuan HPP. Kami mengapresiasi itu,” papar Sudi Rustanto.

Diberitakan sebelumnya Pemerintah Presiden Prabowo menerapkan kebijakan kenaikan HPP menjadi Rp6.500 per kilogram. Kebijakan ini banyak mendapat sambutan positif dari para petani karena dinilai dapat meningkatkan hasil produksi pertanian.

Lebih lanjut, pria yang akrab disapa Tanto itu mengaku kebijakan kenaikan HPP dari Rp6.300 menjadi Rp6.500 per kilogram sangat membantu penyerapan gabah petani oleh pemerintah. Ia menyebutkan bahwa pasca kenaikan HPP, para petani menjadi lebih semangat untuk menjual gabahnya.

“Ini juga kabar yang baik. Tingginya serapan ikut berdampak pada pengadaan beras yang selalu baru dan tidak ada penumpukan,” imbuh Tanto.

Tanto juga menuturkan bahwa kondisi ini berdampak positif terhadap kestabilan harga beras. Saat ini harga beras di pasaran berada di kisaran Rp12 ribu per kilogram.

Kepada petani di Kabupaten Pati, Tanto mengimbau agar tetap menjaga kualitas hasil panen mereka.

“Untuk menjaga kualitas ini petani harus memanen gabahnya di waktu yang tepat. Dengan panen tepat waktu tentu akan berpengaruh besar pada kualitas dan kuantitas hasilnya juga,” pungkas politisi dari PDIP ini. (adv)

EDITOR : ARIF

  • Penulis: Abdul Adhim

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Warga Grobogan Soroti Empati Tenaga Kesehatan di RSUD, Edy Wuryanto Siap Tindak Lanjuti

    Warga Grobogan Soroti Empati Tenaga Kesehatan di RSUD, Edy Wuryanto Siap Tindak Lanjuti

    • calendar_month Ming, 12 Okt 2025
    • account_circle Fatwa Fauzian
    • visibility 351
    • 0Komentar

    GROBOGAN – Anggota Komisi IX DPR RI, Edy Wuryanto, menerima sejumlah aspirasi dari warga terkait pelayanan di RSUD Grobogan saat melakukan advokasi dan sosialisasi pengembangan pelayanan kesehatan rujukan Desa Pakis, Kecamatan Kradenan, Kabupaten Grobogan, pada hari Minggu (12/10). Warga mengapresiasi peningkatan fasilitas dan akses layanan, namun kualitas pelayanan tenaga kesehatan dinilai masih perlu ditingkatkan. Menurut […]

  • Meski Ditolak Keras, Penertiban Karaoke Tetap Jalan

    Meski Ditolak Keras, Penertiban Karaoke Tetap Jalan

    • calendar_month Kam, 15 Feb 2018
    • account_circle Redaksi
    • visibility 270
    • 0Komentar

    Lingkar Muria, PATI – Aksi unjuk rasa yang dilakukan pengusaha, serta pemandu karaoke Rabu (14/2/18) kemarin di depan Gedung DPRD, ternyata tak sedikitpun membuat gentar Pemerintah Kabupaten Pati. Esoknya, Kamis (15/2/18) sesuai rencana awal, Satpol PP tetap melakukan penertibkan di sepanjang Jalan Pantura Pati – Kudus. Sore itu ada 11 karaoke yang melanggar Perda Nomor […]

  • Dugaan Penyelewengan Tanah Bengkok di Kalirejo, Desa Merugi Ratusan Juta Rupiah

    Dugaan Penyelewengan Tanah Bengkok di Kalirejo, Desa Merugi Ratusan Juta Rupiah

    • calendar_month Sen, 29 Sep 2025
    • account_circle Fatwa Fauzian
    • visibility 327
    • 0Komentar

    GROBOGAN – Polemik pengelolaan tanah bengkok di Desa Kalirejo, Kecamatan Wirosari, Kabupaten Grobogan, mencuat ke permukaan. Diduga, hasil lelang tanah bengkok selama 16 tahun tidak pernah dilaporkan sebagai Pendapatan Asli Desa (PAD), menyebabkan kerugian desa diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Yatno, seorang petani penggarap lahan bengkok selama 10 tahun, mengungkapkan bahwa ia dan beberapa warga […]

  • Edy Wuryanto: Pemerintah Harus Pastikan Perusahaan Siap Bayar THR Sejak Dini

    Edy Wuryanto: Pemerintah Harus Pastikan Perusahaan Siap Bayar THR Sejak Dini

    • calendar_month Jum, 27 Mar 2026
    • account_circle Fatwa Fauzian
    • visibility 3.773
    • 0Komentar

    JAKARTA – Temuan terkait pelanggaran pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) yang diperoleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) menunjukkan bahwa perlindungan hak dasar pekerja di negara ini masih belum optimal. Perhitungan hingga pukul 15.00 WIB tanggal 25 Maret 2026 mencatat adanya 200 Laporan Hasil Pemeriksaan, 7 Nota Pemeriksaan I, serta 4 rekomendasi terkait kasus pelanggaran THR. Sebanyak 1.461 […]

  • Polresta Pati Hancurkan Ribuan Knalpot Brong, Tegaskan Larangan Penggunaan

    Polresta Pati Hancurkan Ribuan Knalpot Brong, Tegaskan Larangan Penggunaan

    • calendar_month Rab, 3 Jan 2024
    • account_circle Fatwa Fauzian
    • visibility 322
    • 0Komentar

    PATI – Sat Lantas Polresta Pati telah berhasil menghancurkan ribuan knalpot brong yang dikumpulkan selama operasi penegakan hukum yang intensif sepanjang tahun 2023. Dalam operasi tersebut, Sat Lantas Polresta Pati berhasil mengamankan sekitar 1500 knalpot brong dari berbagai jenis kendaraan. Kapolresta Pati, Kombes Pol Andhika Bayu Adhittama, yang diwakili oleh Kasat Lantas Polresta Pati, Kompol […]

  • Pansus DPRD Pati Dalami Proses Pemindahan Sekdes PNS ke Kecamatan

    Pansus DPRD Pati Dalami Proses Pemindahan Sekdes PNS ke Kecamatan

    • calendar_month Rab, 3 Sep 2025
    • account_circle Fatwa Fauzian
    • visibility 320
    • 0Komentar

    PATI – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati melalui Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket tengah menyoroti proses penarikan Sekretaris Desa (Sekdes) berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) ke kantor kecamatan. Hal ini menyusul aspirasi yang disampaikan oleh puluhan mantan Sekdes PNS yang merasa kecewa dengan kebijakan tersebut. Ketua Pansus Hak Angket DPRD Pati, Teguh Bandang […]

expand_less