Pemerintahan

PATI – Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Pati meminta Pemerintah Kabupaten Pati melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran daerah, menyusul munculnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp229,62 miliar. Sorotan tersebut disampaikan Fraksi Gerindra dalam pembahasan Raperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2026. Fraksi tersebut menilai kenaikan penerimaan pembiayaan daerah perlu […]

PATI – Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Pati menyatakan persetujuannya terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2026 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda). Kendati menyetujui raperda tersebut, Fraksi Golkar memberikan sejumlah catatan kepada Pemerintah Kabupaten Pati. Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) […]

PATI – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kabupaten Pati memberikan persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2026 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda). Meski menyetujui perubahan APBD tersebut, Fraksi PKS memberikan sejumlah catatan kepada Pemerintah Kabupaten Pati. Salah satu perhatian utama berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan infrastruktur dan […]

PATI – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Pati menyatakan persetujuannya terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2026 untuk selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda). Sikap tersebut disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Pati yang berlangsung pada Jumat, 18 September 2026. Sebelum memberikan persetujuan, Fraksi PKB mengaku telah mencermati […]

PATI – Anggaran untuk sektor infrastruktur Kabupaten Pati mendapat tambahan sekitar Rp61 miliar dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. Tambahan tersebut salah satunya diarahkan untuk mendukung pembangunan dan perbaikan jalan yang telah masuk dalam rencana APBD murni 2026. Hal itu disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Pati dengan agenda persetujuan bersama Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang […]

PATI – Pemerintah Kabupaten Pati menyiapkan langkah penanganan kekeringan yang melanda sejumlah wilayah. Upaya tersebut dilakukan melalui penanganan darurat sekaligus penyusunan solusi jangka panjang untuk mengatasi persoalan ketersediaan air yang kerap terjadi setiap musim kemarau. Plt Bupati Pati Risma Ardhi Chandra menyampaikan, peningkatan status dari siaga darurat menjadi tanggap darurat dilakukan berdasarkan Peraturan Bupati Pati […]

PATI – DPRD Kabupaten Pati menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum untuk dilanjutkan sebagai Raperda prakarsa DPRD. Kesepakatan tersebut diambil dalam rapat paripurna DPRD Pati pada 16 September 2026. Dukungan terhadap Raperda tersebut disampaikan seluruh fraksi di DPRD Pati. Dengan adanya persetujuan tersebut, pembahasan regulasi mengenai penyelenggaraan bantuan hukum dapat diteruskan sesuai […]

PATI — Proyek pemulihan infrastruktur jalan di kawasan pesisir Kabupaten Pati yang melintasi Kecamatan Trangkil, Juwana, dan Wedarijaksa kini telah rampung pengerjaannya. Paket konsolidasi yang mempertemukan jalur logistik utama ruas Jalan Guyangan – Juwana dan Jetak – Guyangan tersebut menelan total pagu anggaran sebesar Rp3,625 miliar. Kepastian selesainya proyek vital ini dikonfirmasi oleh Kepala Bidang […]

PATI – Pemerintah Kabupaten Pati mengambil langkah untuk memastikan siswa yang diduga mengalami keracunan setelah mengonsumsi Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Gembong tetap memperoleh layanan kesehatan. Biaya pemeriksaan dan pengobatan siswa yang terdampak dipastikan menjadi tanggungan pemerintah daerah. Langkah tersebut dilakukan agar persoalan biaya tidak menjadi kendala bagi keluarga untuk segera membawa anak mereka […]

PATI – Komisi D DPRD Kabupaten Pati turun langsung menindaklanjuti persoalan perpindahan siswa SMP Negeri 8 Pati ke salah satu madrasah tsanawiyah (MTs) di Kecamatan Juwana. Kedatangan legislatif tersebut untuk memastikan persoalan administrasi dan data pokok pendidikan (Dapodik) tidak mengganggu keberlanjutan pendidikan siswa. Inspeksi mendadak (sidak) dipimpin Ketua Komisi D DPRD Pati, Teguh Bandang Waluyo. […]