 |
| Launching lembaga pemantau pemilu 2024 |
Para kader muda bangsa membentuk
Perisai Demokrasi Bangsa. Ini adalah lembaga pemantau pemilu, yang siap menjaga
demokrasi sekaligus memastikan Pemilu 2024 berlangsung jujur dan adil.
SEMARANG – Perisai Demokrasi
Bangsa didirkan para kader muda jebolan Sekolah Kader Pengawas Partisipatif
(SKPP) dan Pendidikan Pemantau Partisipatif
(P2P) Bawaslu Jawa Tengah dengan peserta yang tersebar di 29
Kabupaten/Kota. Di tangan para kader muda inilah harapan pemilu bisa
berlangsung dengan jujur dan adil.
Ketua Perisai Demokrasi Bangsa,
Rikza Hasballa menjelaskan, bahwa kesuksesan Pemilu ini harus didukung oleh
kesadaran bersama untuk mengawal demokrasi dan memilih pemimpin yang memiliki
integritas serta komitmen untuk membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia.
“Perisai Demokrasi Bangsa
hadir untuk mewadahi para anak muda yang memiliki kesadaran yang sama untuk
bergabung dan berkontribusi dalam menjaga demokrasi dan memastikan kesuksesan
pemilu yang adil dan demokratis,” katanya kepada Lingkar Muria, Sabtu
(29/04/2023).
Selain itu, Perisai Demokrasi
Bangsa menjadi wadah bagi para pemuda yang ingin terlibat langsung dalam
pemantauan pemilu, dan akan mengawasi seluruh tahapan pemilu sebagai lembaga
independen.
Lebih lanjut, Rikza Hasballa
mengajak seluruh anak muda yang memiliki kesadaran yang sama untuk bergabung
dan berkontribusi dalam Perisai Demokrasi Bangsa guna memastikan kesuksesan
pemilu yang adil dan demokratis.
“Tentu dengan semangat yang
sama, para anggota Perisai Demokrasi Bangsa diharapkan dapat memberikan
kontribusi positif bagi demokrasi dan masa depan Indonesia yang lebih
baik,” ucapnya.
.jpeg)
Sejarah Perisai Demokrasi Bangsa
Sebelumnya, para alumni SKPP dan
P2P di Jawa Tengah yang ingin mendaftar sebagai pemantau pemilu di
kabupaten/kota masing-masing, namun menghadapi kendala seperti tidak memiliki
logistik untuk membuat badan hukum, keterbatasan SDM, dan kesibukan lainnya.
Oleh karena itu, dilakukan konsolidasi regional pada 18 Januari 2023 melalui
Zoom Meeting dengan lebih dari 150 peserta.
Akhirnya disepakati nama Perisai
Demokrasi sebagai lembaga pemantau pemilu. Namun, badan hukum harus terdiri
dari minimal 3 suku kata, sehingga ditambahkan kata “Bangsa” sehingga
menjadi Perisai Demokrasi Bangsa.
Lembaga ini juga memiliki struktur
kepengurusan yang terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan Koordinator
Wilayah (Korwil) di masing-masing wilayah. Logo dan berkas untuk pembuatan badan
hukum juga telah disiapkan resmi diterbitkan pada 17 April 2023 oleh SK
Kemenkum HAM.
Selanjutnya, Perisai Demokrasi
Bangsa akan didaftarkan di Kesbangpol Jawa Tengah untuk mendapatkan Surat
Keterangan Terdaftar (SKT) dan mendaftar sebagai pemantau pemilu di seluruh
provinsi Jawa Tengah. Perisai Demokrasi Bangsa akan menjadi pemantau pemilu di
35 kabupaten/kota dengan dukungan lebih dari 2.600 alumni SKPP di seluruh
wilayah. (ftw)
Editor : A Adhim
