Komisi A DPRD Pati Soroti Masalah Regenerasi Kepala Sekolah yang Terhambat Anggaran

PATI – Proses regenerasi pemimpin di lingkungan pendidikan menjadi perhatian serius Komisi A DPRD Kabupaten Pati. Ketua Komisi A, Narso, menilai minimnya alokasi anggaran untuk menyiapkan Calon Kepala Sekolah (CKS) menjadi akar permasalahan yang menyebabkan banyak jabatan kepala sekolah diisi oleh Pelaksana Tugas (PLT) dalam waktu yang cukup lama.

Pernyataan ini disampaikan Narso saat menanggapi berbagai aduan yang masuk terkait pergantian dan penempatan kepala sekolah jenjang SD maupun SMP.

Ia menegaskan, tanpa dukungan anggaran yang memadai, upaya mencetak calon pemimpin sekolah yang kompeten akan sulit diwujudkan.

“Anggaran untuk menyiapkan CKS itu minim sekali. Kalau anggarannya minim, maka jadinya seperti sekarang. Kita kesulitan mencari calon-calon yang siap menggantikan,” ujar Narso.

Menurutnya, masalah ini sudah berlangsung lama dan bukan hal yang baru. Bahkan, ia telah beberapa kali menyuarakan kekhawatiran tersebut, salah satunya saat rapat di forum Badan Anggaran (Banggar). Namun sayangnya, hingga saat ini belum ada tindak lanjut atau tanggapan yang berarti dari pihak terkait.

“Ini kita semuanya diam. Sudah pernah saya sampaikan di Banggar, tapi tidak ada respons. Efeknya seperti sekarang ini,” tegasnya.

Karena tidak tersedia calon yang siap pakai, pemerintah daerah pun terpaksa mengambil jalan pintas dengan menunjuk PLT untuk mengisi kekosongan jabatan. Tak jarang, penunjukan PLT ini berlangsung melebihi batas waktu yang wajar.

“Kalau tidak, kita dipaksa untuk menerima PLT. Bahkan lebih dari tiga tahun. Kenapa kita harus menerima PLT? Karena kita tidak menyiapkan dari awal dengan sistem meritokrasi,” jelasnya.

Narso kembali mengingatkan pentingnya penerapan sistem merit dalam pengelolaan Aparatur Sipil Negara (ASN), khususnya di sektor pendidikan.

Persiapan regenerasi harus dilakukan secara terstruktur dan dimulai sejak dini agar posisi-posisi strategis dapat diisi oleh orang-orang yang memiliki kualifikasi dan kompetensi mumpuni.

“Maka yang saya garis bawahi, kita harus sepakat sesuai dengan hukum. Tapi lebih dari itu, kalau mau menyiapkan jangka panjang, calon-calon pemimpin di semua level harus kita siapkan,” pungkasnya.

Oleh sebab itu, DPRD Pati mendesak Pemkab Pati untuk lebih serius dalam menyusun perencanaan, mengalokasikan anggaran yang cukup, serta membangun sistem pembinaan berkelanjutan.

Hal ini dilakukan guna menjamin ketersediaan kepala sekolah definitif yang berkualitas demi kemajuan dunia pendidikan di daerah.

(adv)

Editor: Arif