Breaking News
light_mode

Buntut Foto Bareng Calon Bupati : Bawaslu Laporkan Tiga ASN ke BKN

  • account_circle Fatwa Fauzian
  • calendar_month Ming, 13 Okt 2024
  • visibility 123

 

PATI – Tiga Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati dilaporkan ke Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia (BKN RI) karena diduga melanggar aturan netralitas ASN.

Ketiga ASN tersebut adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pati, Teguh Widiatmoko, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Pati, Riyoso, serta Kepala Bagian Tata Pemerintahan, Imam Kartiko.

Laporan tersebut diajukan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Pati setelah melakukan penyelidikan terkait dugaan pelanggaran pemilu oleh ketiga ASN tersebut.

Bawaslu juga berkoordinasi dengan Sentra Gakkumdu yang melibatkan Polresta Pati dan Kejaksaan Negeri Pati untuk mendalami dugaan pelanggaran tersebut.

Namun, hasil penyelidikan tidak menemukan adanya unsur pidana pemilu yang dilakukan oleh ketiga ASN tersebut.

Meskipun penyelidikan Bawaslu tidak menemukan adanya unsur pidana pemilu, namun Bawaslu menilai bahwa tindakan ketiga ASN tersebut melanggar aturan netralitas ASN.

“Kami sudah meminta keterangan dari pihak-pihak terkait, dan hasilnya kami laporkan ke BKN. Kami menduga ada pelanggaran terhadap undang-undang lain, meskipun tidak memenuhi unsur pidana pemilu,” jelas Ketua Bawaslu Pati, Supriyanto, pada Sabtu (12/10/2024).

BKN akan menindaklanjuti laporan dari Bawaslu Kabupaten Pati dengan melakukan pemeriksaan lebih mendalam. Jika terbukti melanggar, BKN memiliki wewenang untuk memberikan sanksi kepada ASN yang terlibat.

“BKN akan melakukan pemeriksaan lebih mendalam. Nanti akan dirumuskan apakah ada pelanggaran terhadap Undang-Undang ASN atau tidak,” jelasnya.

Selain kasus foto bersama paslon ini, Bawaslu Pati juga tengah menyelidiki dugaan pelanggaran lainnya yang melibatkan sejumlah ASN di Pemkab Pati.

“Kami masih mendalami video tersebut, dan saat ini baru pada tahap dugaan awal pelanggaran,” tandasnya.

Editor: Fatwa 

  • Penulis: Fatwa Fauzian

Rekomendasi Untuk Anda

  • Pelatih Persijap Divaldo Alves.

    Kalah 1-0 dari Arema, Pelatih Persijap Jepara Divaldo Alves Keluhkan Kepemimpinan Wasit

    • calendar_month Sen, 2 Feb 2026
    • account_circle Arif Mohamad
    • visibility 1.735
    • 0Komentar

    MALANG – Persijap Jepara harus menelan kekecewaan setelah takluk 0-1 dari Arema FC pada lanjutan kompetisi yang digelar di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Senin (2/2/2026). Kekalahan tipis tersebut terasa menyakitkan bagi Laskar Kalinyamat, yang menilai permainan mereka seimbang dan pantas membawa pulang minimal satu poin. Satu-satunya gol kemenangan Arema FC dicetak oleh bek anyar mereka, […]

  • Dugaan Penyelewengan Tanah Bengkok di Kalirejo, Desa Merugi Ratusan Juta Rupiah

    Dugaan Penyelewengan Tanah Bengkok di Kalirejo, Desa Merugi Ratusan Juta Rupiah

    • calendar_month Sen, 29 Sep 2025
    • account_circle Fatwa Fauzian
    • visibility 142
    • 0Komentar

    GROBOGAN – Polemik pengelolaan tanah bengkok di Desa Kalirejo, Kecamatan Wirosari, Kabupaten Grobogan, mencuat ke permukaan. Diduga, hasil lelang tanah bengkok selama 16 tahun tidak pernah dilaporkan sebagai Pendapatan Asli Desa (PAD), menyebabkan kerugian desa diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Yatno, seorang petani penggarap lahan bengkok selama 10 tahun, mengungkapkan bahwa ia dan beberapa warga […]

  • DPRD Pati Soroti Keterbatasan Anggaran dan Lokasi TPA Terpusat

    DPRD Pati Soroti Keterbatasan Anggaran dan Lokasi TPA Terpusat

    • calendar_month Sel, 30 Sep 2025
    • account_circle Fatwa Fauzian
    • visibility 149
    • 0Komentar

    PATI – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati menyoroti kendala anggaran dan lokasi dalam upaya pengadaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) terpusat. Ketua DPRD Pati, Ali Badrudin, mengungkapkan bahwa fasilitas TPA terpusat membutuhkan anggaran yang cukup besar dan hingga kini lokasinya belum tersedia. “Pengadaan TPA terpusat juga belum bisa direalisasikan mengingat fasilitas tersebut membutuhkan anggaran […]

  • Pansus Hak Angket DPRD Pati Jadwalkan Konsultasi dengan Mahfud MD

    Pansus Hak Angket DPRD Pati Jadwalkan Konsultasi dengan Mahfud MD

    • calendar_month Rab, 15 Okt 2025
    • account_circle Fatwa Fauzian
    • visibility 155
    • 0Komentar

    PATI – Pansus hak angket DPRD Kabupaten Pati terus berupaya merampungkan risalah kesimpulan terkait penyelidikan yang telah dilakukan. Anggota Pansus, Danu Ikhsan Harischandra, mengungkapkan bahwa rapat internal telah dilakukan untuk membahas kesimpulan tersebut. “Hari ini tadi ada rapat Pansus, yaitu rapat internal untuk membahas kesimpulan Pansus. Namun, di dalam kesimpulan itu ada risalah-risalah yang harus […]

  • DPRD Pati Dorong Modernisasi Pertanian untuk Menarik Minat Generasi Muda

    DPRD Pati Dorong Modernisasi Pertanian untuk Menarik Minat Generasi Muda

    • calendar_month Ming, 27 Okt 2024
    • account_circle Fatwa Fauzian
    • visibility 142
    • 0Komentar

    PATI – Anggota DPRD Pati dari Fraksi Partai Demokrat, Mukit, menyoroti minimnya minat generasi muda terhadap sektor pertanian. Menurutnya, kurangnya minat ini disebabkan oleh kurangnya modernisasi alat-alat pertanian yang dapat mempermudah proses budidaya. “Tentunya kondisi anak muda zaman sekarang harus ada alat-alat modern sehingga mempermudah kita dalam mengembangkan pertanian di Pati,”ungkap dia. Mukit menekankan pentingnya […]

  • Kabupaten Pati Raih Prestasi Ekonomi Kerakyatan, Gandeng Vicky Prasetyo untuk Hari Jadi

    Kabupaten Pati Raih Prestasi Ekonomi Kerakyatan, Gandeng Vicky Prasetyo untuk Hari Jadi

    • calendar_month Rab, 11 Jun 2025
    • account_circle Fatwa Fauzian
    • visibility 142
    • 0Komentar

    PATI – Kabupaten Pati kembali menorehkan prestasi gemilang dalam penguatan ekonomi kerakyatan. Bupati Pati, Sudewo, Senin (9/6) malam, menyerahkan badan hukum Koperasi Desa (Kopdes)/Kelurahan Merah Putih kepada perwakilan tiga desa. Keberhasilan ini menjadikan Pati sebagai kabupaten tercepat di Indonesia dalam pembentukan Kopdes, dengan 100% dari 406 desa telah terbentuk. Puncaknya, Sudewo juga menandatangani Nota Kesepahaman […]

expand_less