Komisi B DPRD Pati Minta Implementasi Kebijakan Pupuk Subsidi Sesuai Aturan Pusat
- account_circle Fatwa Fauzian
- calendar_month Kam, 16 Apr 2026
- visibility 24.524
Ketua Komisi B DPRD Pati, Muslihan
PATI – Komisi B DPRD Kabupaten Pati terus bergerak cepat mencari solusi atas keluhan petani terkait akses pupuk subsidi. Salah satu langkah yang diambil adalah menjalin komunikasi intensif dengan Kementerian Pertanian untuk menangani masalah ini dalam jangka pendek.
Ketua Komisi B DPRD Pati, Muslihan, menekankan bahwa semua pihak terkait, termasuk Dinas Pertanian setempat, harus memberikan respons yang cepat dan tepat terhadap aspirasi masyarakat.
“Untuk jangka pendek harus segera dikomunikasikan dengan Kementerian. Kemudian Dinas Pertanian juga harus benar-benar proaktif dalam merespons keluhan masyarakat,” ujarnya.
Selain upaya jangka pendek, Muslihan juga menegaskan komitmennya untuk terus mendorong perbaikan sistem penyaluran pupuk subsidi agar berjalan sesuai regulasi dan tepat sasaran. Ia berharap proses distribusi tidak lagi menjadi hambatan bagi petani di lapangan.
Lebih lanjut, Muslihan menyoroti kemudahan prosedur yang seharusnya sudah diterapkan sesuai kebijakan pusat. Menurutnya, petani yang memiliki lahan cukup menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk mendapatkan pupuk subsidi melalui sistem yang telah disiapkan.
“Dari kementerian disampaikan bahwa petani yang memiliki lahan bisa mendapatkan pupuk subsidi cukup dengan KTP karena sudah terintegrasi dalam sistem. Tidak perlu prosedur yang berbelit,” jelasnya.
Oleh karena itu, Komisi B meminta agar penerapan kebijakan di lapangan benar-benar disederhanakan sesuai ketentuan yang berlaku. Hal ini dilakukan agar kebutuhan pupuk sebagai sarana utama peningkatan produktivitas pertanian dapat terpenuhi dengan lancar dan tidak menyulitkan petani.
“Harus dipermudah. Jika sudah terdaftar melalui sistem dengan KTP dan memiliki lahan, maka kebutuhan pupuknya harus segera dipenuhi,” pungkasnya.
(adv)
Editor : Arif
- Penulis: Fatwa Fauzian
