Cegah Korupsi, Ketua DPRD Pati Minta Pokir Selaras dengan Dokumen Pembangunan
- account_circle Fatwa Fauzian
- calendar_month Rab, 15 Apr 2026
- visibility 24.410
Ketua DPRD Pati, Ali Badrudin menekankan keselarasan Pokir dengan perencanaan daerah sebagai strategi pencegahan korupsi dalam rakor di Pendopo Kabupaten Pati.
PATI – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati, Ali Badrudin, menyoroti pentingnya keselarasan antara pokok pikiran (pokir) DPRD dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai langkah strategis dalam pencegahan korupsi di lingkungan pemerintahan.
Hal tersebut disampaikan Ali saat menghadiri kegiatan koordinasi pencegahan korupsi yang digelar oleh Pemerintah Kabupaten Pati. Dalam forum tersebut, ia mendorong agar proses penyusunan pokir DPRD benar-benar selaras dan mengikuti arah perencanaan daerah yang telah ditetapkan.
“Maka kami berpendapat supaya pokir linear. Kami juga menyarankan kepada Pak Plt Bupati agar bisa membuat keputusan sehingga pokir ini bisa benar-benar linear,” ujar Ali.
Lebih lanjut, Ali menjelaskan bahwa prinsip linearitas dalam penyusunan pokir harus berlandaskan pada regulasi yang berlaku, khususnya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah.
Dengan berpedoman tegas pada aturan ini, diharapkan tidak akan terjadi tumpang tindih program maupun potensi penyimpangan dalam penggunaan anggaran.
Selain soal perencanaan, Ali juga menyoroti peran Inspektorat Daerah dalam sistem pengawasan. Menurutnya, pengawasan yang dilakukan selama ini dinilai belum maksimal karena keterlibatan Inspektorat cenderung hanya fokus pada tahap pelaksanaan kegiatan saja.
“Supaya tidak tumpang tindih pengawasan perencanaan, Inspektorat harus ikut sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan, tidak hanya di pelaksanaan saja,” tegasnya.
Ia menambahkan, mengingat alokasi anggaran yang dimiliki Inspektorat terbilang cukup besar, lembaga ini diharapkan mampu tampil sebagai garda terdepan dalam pengawasan internal pemerintah daerah.
“Karena Inspektorat ini anggarannya cukup banyak, sehingga harus menjadi badan pengawasan yang terbaik menuju Pati maju,” imbuhnya.
Ali berharap, melalui penguatan perencanaan yang selaras serta optimalisasi peran dan fungsi Inspektorat Daerah, upaya pencegahan korupsi di Kabupaten Pati dapat berjalan lebih efektif.
Hal ini sekaligus menjadi langkah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
(adv)
Editor : Arif
- Penulis: Fatwa Fauzian
